Sudan diincar karena menegakkan syari'ah

Hari-hari di Sudan selatan pada paruh Januari lalu menjelma sibuk. Jutaan warga datang berduyun-duyun ke kotak suara untuk melakukan Referendum. Siara televisi pemerintah pusat di utara yang terus menayangkan film dan acara-acara yang mengulas tentang sejarah, persatuan dan kebudayaan Sudan, nampaknya tak mampu mempengaruhi rakyat di Sudan selatan yang memilih opsi bersatu.
Ketika wawancara ini berlangsung, di Sudan selatan masih sibuk melakukan perhitungan suara. Hanya saja, perolehan sementara menunjukkan, Sudan akan terpecah dua bagian. Kemungkinan, Sudan selatan akan menjadi negara termuda di dunia. Referendum ini merupakan perwujudan dari kesepakatan perdamaian menyeluruh utara-selatan pada 2005.
Sebagaimana diketahui, negara di timur laut Afrika ini adalah salah satu negara termiskin di dunia. Meski demikian, siapapun tahu, Sudan sebenarnya memiliki sumber daya sangat besar yang bisa menggerakkan roda perekonomian. Pemerintah pusat di utara pimpinan Presiden Umar Hasan al-Basyir selama ini tegas mendasarkan pemerintahannya pada syariat Islam dan persatuan Sudan. Sementara di pihak Selatan, dari tujuh juta warganya, mayoritasnya non-Muslim dan menginginkan agar Republik Sudan dibangun di atas dasar sekuler.
Di tengah ketidaksamaan pandangan, rupanya, negara-negara asing –termasuk Israel—ikut khawatir dengan kokohnya syariat Islam di negara berpenduduk 42 juta jiwa ini. Mendagri Israel Avraham Avi Dichter, kepada salah satu media Israel, pada Oktober 2008, pernah membeberkan motif di balik krisis Sudan, di mana ada desain mengobarkan perang sipil. Menurutnya, Sudan memiliki sumber daya alam melimpah, wilayah luas, dan jumlah penduduk yang banyak. Israel khawatir, Sudan bisa menjelma menjadi negara kuat, yang bisa melindungi negara-negara Arab lainnya. “Sudan harus dipecah menjadi negara-negara kecil. Hal ini untuk menjamin dominasi kita terhadap kekayaan alam, sekaligus mengikis pengaruh Islam di sana,” sambung Avi Dichter.
Benarkah opsi referendum adalah bagian dari cara Barat dan Israel melemahkan syariat Islam? Kali ini, kontributor Majalah Suara Hidayatullah M. Nurkholis Ridwan mewawancarai Duta Besar Republik Sudan untuk Indonesia, H.E. Ibrahim Bushra Mohamed Ali, di sela-sela acara National Day Sudan di Hotel Shangrila, Jakarta, yang digelar beberapa waktu lalu. Berikut petikannya:
Benarkah ada tekanan kuat dari Amerika Serikat?
Ya, terdapat tekanan besar dari Amerika Serikat (AS). Anda tahu Senator AS John Kerry, kini berada di Juba. Dia ikut menyaksikan dimulainya referendum di pusat suara. Ada juga artis George Coloney. Kami mengharapkan agar intervensi negara besar hendaknya dimaksudkan untuk kepentingan keamanan dan stabilitas Sudan. Bukan untuk memisahkan selatan dan mengancam persatuan dan ketentraman Sudan.
Memang adakah usaha semacam itu?
Pastilah. Banyak pihak yang mengincar Sudan. Ada pihak-pihak yang berupaya memecah-belah dengan mengarahkan agar referendum berujung pada pemisahan. Jika pun hasilnya adalah persatuan, maka hasil ini akan membuat gerah pihak-pihak yang selama ini mengincar Sudan. Sebab konspirasi dan makar tak pernah padam.
Benarkah Referendum akan menyelesaikan masalah?
Konspirasi terhadap Sudan sudah lama dan akan terus belanjut, sebab Sudan kaya akan sumber daya dan hasil alam. Sudan, jika diserahkan kepada rakyatnya untuk dikelola maka ia akan kaya, berkembang, dan kuat. Masalahnya, konspirasi ini terus berlanjut terhadap Sudan utara, bahkan kalaupun hasilnya berpisah. Tapi sikap sudah diambil, pemerintah berjanji menerima apa pun hasil dengan baik.
Meskipun, sesungguhnya kami (dari pemerintah) berharap agar warga selatan memilih tetap bersatu dengan Sudan. Sudan adalah negara multietnis, budaya, wawasan dan agama, di mana dapat hidup saling toleran dan kuat, insya Allah.
Tapi kita menyadari, persoalan persatuan tidak bisa dipaksakan kepada warga selatan. Jika warga selatan ingin bersatu, mereka harus rela. Demikian pula sebaliknya.
Bagaimana dengan Darfur?
Masalah Darfur tetap ada sejak awal muncul pada 2003. Pemerintah terus mengupayakan secara politik, keamanan dan ekonomi untuk menyelesaikan masalah ini. Sudan mendorong proses dialog di dalam dan luar negeri untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagian milisi telah bergabung kembali dengan pemerintah. Sebagian lagi masih berdialog untuk mewujudkan perdamaian. Kami berharap agar tahun ini masalah Darfur dapat selesai.
Selama ini, di media massa, Darfur terkesan sangat menyeramkan, banyak pembantaian massal, apakah benar?
Itu sama sekali tidak betul. Tidak ada pembantaian massal di Darfur. Dan tidak ada program dari pemerintah untuk membunuhi manusia. Gerakan bersenjata yang bergerak di Darfur merupakan persoalan utama di Darfur, karena mereka mengangkat senjata melawan pemerintah, mengancam rakyat sipil dan merampok warga. Karena itu, menjadi hak pemerintah secara konstitusional untuk berupaya mengembalikan keamanan dan mewujudkan situasi kondusif di Darfur bagi warganya.
Ada banyak informasi bias. Misalnya, PBB mengatakan 300 ribu jiwa terbunuh di sana. Ini dusta. Siapa yang bisa menghitung mereka? Kita katakan, jika ada satu orang yang tewas di Darfur ini masalah. Angka yang disebut oleh PBB dan lembaga-lembaga yang memusuhi Sudan adalah informasi yang keliru dan tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Angka itu untuk memancing permusuhan terhadap Republik Sudan. Ini memang upaya dunia Barat menggangu ketentraman Sudan.
Andai itu kita sebut sebagai konspirasi, tujuannya untuk apa?
Tujuannya agar Sudan menjadi wilayah terancam, tidak stabil dan tak dapat mengolah sumber daya alamnya, serta tidak menjadi pegangan bagi Afrika, dunia Arab dan rekan-rekan di Asia, agar Sudan selalu menjadi negara lemah.
Mereka (Barat) tahu betul bahwa Darfur menyimpan lautan minyak dan potensi alam yang kaya, utamanya uranium. Mereka tidak ingin Sudan damai hingga dapat menikmati potensi alamnya. Karenanya, mereka berupaya memisahkan Darfur setelah bagian selatan mereka acak-acak. Sebab, Sudan adalah wilayah strategis.
Apa faktor lain yang membuat Sudan harus terpecah?
Salah satu faktor yang sangat penting karena Sudan menegakkan syariat Islam.
Seandainya pemerintah Sudan berhaluan liberal atau sekuler?
Kalau kita punya kebijakan yang dekat dengan Barat atau membela Israel, maka keputusannya mungkin akan berbeda. Namun, seluruh pemerintah Sudan –dengan berbagai kecenderungan politiknya– tak pernah mengubah pendapatnya dalam membela rakyat Palestina. Ini berlaku mutlak sejak kemerdekaan Sudan hingga hari ini.
Bagaimana Anda menggambarkan kerjasama Indonesia-Sudan?
Saya sangat bahagia dengan meningkatnya hubungan yang sangat pesat antara Indonesia dan Sudan di berbagai lini. Volume perdagangan bilateral, kunjungan pebisnis, industri, kelautan, peternakan, sampai pertukaran beasiswa S1 dan pascasarjana, budaya dan media, dan lainnya terus meningkat.